Penerimaan S1 Dibatasi, Pemerintah Fokus Perkuat Pascasarjana di PTN

Jakarta – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) berencana membatasi jumlah penerimaan mahasiswa baru jenjang Sarjana (S1) di perguruan tinggi negeri (PTN), khususnya yang berstatus Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Kebijakan ini sejalan dengan usulan Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini, yang sebelumnya meminta agar PTN tidak terus menambah kuota S1 dan lebih memprioritaskan penguatan riset serta pendidikan pascasarjana.

Direktur Kelembagaan Kemdiktisaintek, Mukhamad Najib, menyatakan bahwa pembatasan tersebut akan mulai terlihat pada tahun akademik 2026/2027. Menurutnya, tahun ini tidak ada penambahan kuota mahasiswa baru di PTN.

“Tidak ada peningkatan jumlah mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri tahun ini,” ujar Najib usai menghadiri peluncuran Program Pendidikan Dokter Spesialis di Universitas YARSI, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Najib menjelaskan, pembatasan ini terutama menyasar PTN-BH karena pemerintah ingin mendorong kampus-kampus tersebut bertransformasi menjadi universitas riset (research university). Untuk mencapai tujuan itu, PTN-BH diharapkan memperbesar porsi penerimaan mahasiswa program magister (S2) dan doktor (S3), khususnya jenjang doktoral.

Langkah ini juga didasarkan pada data Kemdiktisaintek yang menunjukkan masih rendahnya jumlah dosen bergelar doktor di Indonesia. Dari sekitar 300 ribu dosen yang ada, baru sekitar 25 persen yang telah menyandang gelar doktor. Artinya, masih lebih dari 200 ribu dosen yang belum memiliki kualifikasi tersebut.

Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kapasitas penerimaan mahasiswa S1 saat ini sudah mencukupi dan tidak perlu ditambah. Sebaliknya, PTN-BH akan diarahkan untuk lebih fokus pada pengembangan program pascasarjana dan penguatan riset.

“Kuota S1 cukup seperti sekarang dan tidak perlu ditingkatkan lagi. Rekrutmen akan dibatasi agar PTN-BH bisa lebih fokus pada mahasiswa magister dan doktor,” tegas Najib.